Kampar, Riau – Dugaan tindakan intimidasi yang melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Kampar mencuat ke publik. Anggota DPRD Kampar dari Fraksi NasDem, Anasril, diduga melontarkan ancaman keras kepada seorang warga bernama Nurul, warga Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, terkait unggahan soal makanan MBG di media sosial.
Menurut pengakuan Nurul, ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Anasril dengan nada tinggi dan bernuansa intimidatif. Dalam pesan yang diterima korban, Anasril diduga mengatakan:
“Jangan kau posting lagi makanan MBG di medsos. Jika kau posting MBG, kau akan tahu efek dari kebodohanmu itu. Jangan kau menyesal di kemudian hari nanti.” ancam Anasril kepada ibu Nurul di saat Nurul sedang meniru ucapan Anasril terhadap nya.
Tak hanya itu, tekanan diduga juga datang dari istri Anasril, Nurbaido, yang disebut-sebut mengirim pesan bernada ancaman melalui salah satu grup WhatsApp. Dalam pesan tersebut, Nurbaido diduga menyampaikan peringatan agar Nurul tidak terlalu banyak berkomentar di media sosial.
“Makanya kamu jangan terlalu banyak komen di medsos, nanti bisa menyeret kamu ke jeruji besi,” tulis pesan yang disebut berasal dari Nurbaido.
Merasa tertekan dan takut, Nurul akhirnya meluapkan keresahannya melalui media sosial. Dalam sebuah unggahan video yang beredar luas, Nurul tampak menangis sambil menyampaikan permohonan pertolongan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengaku hanya menyampaikan pendapat terkait Makan bergzi gratis (MBG) sebagai warga biasa dan tidak menyangka akan mendapat ancaman.
Kasus ini menuai perhatian publik dan memicu reaksi keras dari warganet. Banyak pihak menilai, jika dugaan tersebut benar, maka tindakan tersebut mencederai demokrasi dan kebebasan berekspresi masyarakat, terlebih dilakukan oleh pejabat publik.
Minggu (28/12). Hingga berita ini diterbitkan, Anasril Diduga Menantang, Jika ada di sini unsur pidana nya biar hukum yang bertindak”,Aku Anasril dengan chatingan Emoji 😄😄😄😄
Ia juga menambahkan bahwa publik tidak semua nya bodoh mereka bisa membedakan mekanisme yang dalam tataoengelolaan MBG.
Redaksi masih berupaya menghubungi yang bersangkutan serta mencari keberadaan Anasril untuk mendapatkan keterangan resmi dan berimbang.
Masyarakat dan sejumlah pemerhati kebijakan publik mendesak aparat penegak hukum serta Badan Kehormatan DPRD Kampar untuk menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan adil.
**Tim**
